oleh

Babinsa Koramil 11/SE Bantu Pendataan Ulang Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kantor Desa Simpang Empat

-Militer-143 views

 

 

Asahan  |  Kesehatan memang hak siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia. Hal ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Karena dengan badan yang sehat masyarakat bisa lebih produktif untuk bekerja dan mendukung negara mewujudkan cita-citanya.

 

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat ini, pemerintah memang telah memulai agendanya sejak lama yakni pada tahun 1968. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Pada saat itu pemerintah juga mendirikan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang menjadi cikal bakal asuransi kesehatan nasional.

 

Seperti halnya yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 11/Simpang Empat Serka Sutarno jajaran Kodim 0208/Asahan turun langsung melaksanakan dengan membantu pendataan ulang masyarakat yang tidak mampu dan yang dapat  bantuan PKH (Program  Keluarga Harapan) KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang di laksanakan oleh Kadus XVIII Jampalan Bapak Timin dan Kaur Desa Ibu Putri yang dilaksanakan bertempat di Kantor Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan, Kamis (10/10/2019).

 

Adapun hasil yang di capai adalah masyarakat Desa Simpang Empat dapat pelayanan sosial dan kesehatan dengan baik, kegiatan tersebut berjalan aman dan lancer, ungkap Serka Sutarno.